OCCRP Akui tak Punya Bukti Soal Nominasi Jokowi Korup, 'Kami Klarifikasi!'

Kumpulan Aneka Resep Masakan Sederhana Untuk Pemula, JAKARTA -- Organisasi Penelitian Penelitian KORUPSI dan Kriminal Terorganisir (OCCRP (mengeluarkan) klarifikasi mengenai rencana perszbek mengenai Presiden Joko Widodo. Klarifikasi ini terkait dengan proses pemilihan dan menjelaskan beberapa hal yang menurut mereka mungkin galat translasi pada niat mereka membuat rencana pers. Mereka mengucapkan hal itu dalam penjelasan khusus di lamannya.

Biasakanlah kami menjelaskan proses seleksi kami dan memperbaiki beberapa kosmosepsi," demikian penjelasan awal OCCRP dalam rilis yang terbit Kamis (2/1/2025).

OCCRP mengumumkan bahwa mereka telah memilih tokoh ini selama 13 tahun. Daftar nominasi ditentukan oleh beberapa panel ahli yang berasal dari latar belakang profesi seperti komunitas sipil, akademisi, dan jurnalis. Khususnya, tokoh-tokoh yang paling berpengalaman dalam melakukan penyelidikan korupsi dan kejahatan.

OCCRP mengaku membuka pendaftaran dan menerima 55 ribu pengajuan. Termasuk di dalamnya tokoh tokoh yang terkenal maupun yang tidak terkenal. "Kami (OCCRP) tidak memiliki kendali atas siapa yang dinominasikan, karena pengajuan datang dari masyarakat di seluruh dunia. Ini termasuk nominasi mantan presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi). Kami memasukkan Jokowi ke dalam kategori nominasi finalis karena mendapat dukungan online yang besar," kata OCCRP.

Organisasi ini menyatakan, "Kami tidak memiliki bukti apapun bahwa Jokowi terlibat korupsi demi kepentingan pribadi selama masa pemerintahannya. Namun, masyarakat madani dan pakar menyatakan bahwa pemerintahan Jokowi memang secara signifikan menurunkan kemampuan pemberantasan korupsi di Indonesia, menurunkan Komisi Pemberantasan Korupsi."

OCCRP menambahkan, Jokowi juga mendapat kritikan luas terkait pemilu dan calon wakil presiden saat ini Gibran Rakabuming Raka. "Juri kami mengapresiasi nominasi dari warga. Tapi memang dalam beberapa kasus tidak ada bukti langsung terkait korupsi maupun pola penyalahgunaan kekuasaan," kata staf OCCRP Drew Sullivan.

"Tapi nyata ada persepsi kuat dari masyarakat di medsos terkait korupsi. Ini harus dijadikan peringatan bagi caleg yang masuk daftar nama bahwa publik mengawasi dan publik peduli. Kami juga mengawasi," kata Drew lagi.

OCCRP juga menegaskan bahwa penghargaan mereka kadang-kadang disalahgunakan oleh individu untuk agenda politiknya. Namun harus ditekankan bahwa niat utama penghargaan OCCRP adalah untuk memberitahu, "'Hentikan segala kejahatan dan korupsi itu!'"

OCCRP berkomitmen untuk memperbaiki terus proses seleksi dan nominasi, termasuk memastikan kehadiran transparansi dan inklusivitas dalam proses tersebut.

Sebelumnya, minggu lalu, Presiden keenam RI Joko Widodo (Jokowi) memberi tanggapan terkait namanya yang masuk daftar finalis tokoh dunia kategori kejahatan terorganisasi dan korupsi tahun 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Dia malah merespon santai ketika ditanya awak media terkait namanya yang dimasukkan dalam daftar tersebut.

"Hehehe, korupsi memang ada, yang korupsi apa adalah? Bukti-bukti apa saja yang membuatnya terbukti," kata Jokowi ketika ditemui media di tempat tinggalnya di Solo, Jawa Tengah, Selasa (31/12/2024).

Disinggung soal nominasinya karena penyelundupan pemilu dan eksploitasi sumber daya alam (SDA), Jokowi kemudian bertanya kembali ke awak media. "Ya apa? Sumber daya alamnya apa? Apalagi," kata mantan wali kota Solo tersebut.

Presiden Jokowi tidak menyangkal nominasi tersebut, ia mengatakan sekarang banyak tuduhan dan jerat dakwaan tanpa bukti.

"Sekarang ini banyak sekali fitnah, banyak sekali saran dendam, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti, apakah yang terjadi sekarang?" kata Jokowi.

Diasahkan apakah perihal tersebut ada unsur politis, Jokowi meminta kluar klarifikasi dari organisasi berafilisiasinya. Ia hanya mengatakan, banyak cara bagi pihak-pihak tertentu untuk membuat tuduhan palsu.

"Saya hanya bertanya aja, orang bisa menggunakandalam endaraan mana saja, bisa menggunakan NGO, bisa menggunakan partai, bisa menggunakan ormas untuk menuduh dan membuat presentasi atau opini negatif seperti itu," kata Jokowi menutupnya.