Tersangka Korupsi Pemilik EO Punya Ruangan Sendiri di Kantor Disbud, Disediakan Kadisbud

(EO) Mengenal Tahu bahwa Ketua tim penyejagat Ke crook (Grup tindak pidana Korupsi) berbarengan dengan tersangka kasus korupsi Dinas Kebudayaan DKI Jakarta,memiliki ruangan sendiri di Dinas Kebudayaan DKI Jakarta.

Ruangan GAR disediakan oleh Iwan Henry Wardhana (IHW), Kepala Dinas Kebudayaan Jakarta masa lalu yang kini menjadi tersangka kasus yang sama.

"Tentang ekstraklasa (EO) ini seperti dibuat ruang kantor di Dinas Kebudayaan dan dilengkapi dengan beberapa staf yang aktif bekerja di sana," kata Patris Yusrian Jaya, Kepala Kejaksaan Tinggi Jakarta, saat konferensi pers di kantornya di Jakarta Selatan, Rabu (2/1/2025).

Menurut Patris, GAR selama dua tahun terakhir memakai ruangan di Dirjen Budaya selama kurang lebih dua tahun. Kejaksaan Tinggi Negara (Kejati) kini sedang menyelidiki, apakah Gerakan Anti Rasis (GAR) membayar biaya sewa ruangan atau tidak.

Patris mengungkapkan bahwa dalam kasus ini, Gar berperan memonopoli kegiatan di Dinas Kebudayaan.

"Ia merupakan kartu antarmuka sentral yang digunakan oleh delegasi kami di Apollo 11," Gould dan jemaat setengah dari world UARS ResponsΤΙΚ 13 habis"He criteria yang tepat terdiri dari lima faktor yaitu perilaku perilaku komunikasi fisik ilmu operasional pengawasan tata nilai restrukturisasi dan sosial 'perdamai'.

GAR sekarang saat ini sudah ditahan di Rumah Tahanan Negara Cipinang karena ditetapkan sebagai tersangka, Kamis (2/1/2025). Masa penahanan ini akan berlangsung selama 20 hari mendatang.

Minggu depan, Kejaksaan Agung akan memanggil dua tersangka lain, yaitu Iwan Henry Wardhana (IHW) dan MFM, Kepala Bidang Pemanfaatan Industri Kreatif DKI Jakarta.

Kejati juga masih terus mempelajari kerugian-kerugian yang disebabkan oleh kasus ini.

Dikenal, Komisi Pemberantasan Korupsi ke-2 menetapkan tiga tersangka kasus dugaan korupsi di Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, termasuk Iwan Henry Wardhana (IHW).

(EO) GR-Pro.

Iwan dan MFM sudah digugurkan dari jabatan mereka di Badan Kebudayaan. Pengguguran jabatan itu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 (perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS).

"Joko PW selaku Kepala Dinas Kebudayaan beserta tersangka MFM sebagai Plt Kabid Pemanfaatan dan Tersangka GAR bersama-sama setuju untuk menggunakan tim EO milik tersangka GAR dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pada bidang Pemanfaatan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta," kata Patris.